Download Skripsi Hukum

Diposting oleh dymand
Skripsi Hukum

No.
Judul Artikel
download
1
Peran Biro Pemberdayaan Perempuan Propinsi Sumatera Utara Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Propinsi Sumatera Utara
link
2
Lembaga Ekstradisi Sebagai Sarana Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Ditinjau Dari Hukum Internasional

3
Peranan dan Tanggung Jawab Penjamin (Personal Guarantee) di dalam Permohonan Perkara Pailit

4
Tinjauan Yuridis Eksekusi Benda Sebagai Objek Perjanjian Jaminan Fidusia Menurut UU No. 42 Tahun 1999

5
Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen di PT. Suzuki Finance Indonesia (SFI) Cabang Lhokseumawe

6
Aspek Hukum Pendirian Perseroan Terbatas Menurut UU NO. 40 Tahun 2007

7
Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Ditinjau Dari Undang-Undang NO.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

8
Peran kepolisian terhadap penanggulangan tindak pidana perdagangan orang (human trafficking)

9
Efektifitas mediasi dalam perkara perdata berdasarkan peraturan mahkamah agung nomor 01 tahun 2008 (studi kasus di Pengadilan Agama Salatiga 2010)

10
Tinjauan hukum terhadap kemiripan merek pada suatu produk makanan dan minuman dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek

11
Putusan hakim pidana di bawah tuntutan jaksa penuntut umum dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

12
Perlindungan hukum terhadap artis cilik dalam perjanjian kerja dengan rumah produksi sinetron dihubungkan dengan undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

13
Tinjauan hukum mengenai pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian jual beli dihubungkan dengan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

14
Kekuatan hukum Memorandum of Understanding dalam perjanjian berdasarkan buku III Burgerlijke Wetboek (BW)

15
Tinjauan hukum mengenai pungutan pajak pemasangan iklan pada media internet

16
Perlindungan konsumen atas cacat tersembunyi pada objek perjanjian jual beli mobil yang memberikan fasilitas garansi dihubungkan dengan buku III burgerlijk wetboek juncto Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

17
Peranan penyidik polri sebagai penuntut dalam sistem pemeriksaan acara cepat

18
Tinjauan yuridis terhadap kedudukan benda tidak bergerak sebagai jaminan dalam perjanjian kredit

19
Analisa kasus tindak pidana memberikan ijazah tanpa hak

20
Penegakan hukum pidana terhadap perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi

21
Peranan Visum Et Refertum dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian

22
Perilaku pelaku usaha untuk menjadi posisi dominan melalui pemilikan saham yang bertentangan dengan UU No.5/1999

23
Perlindungan terhadap saksi dalam proses pemeriksaan di kepolisian sebelum dan sesudah berlakunya UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban

24
Eksitensi perlinduungan hukum jaminan sosial bagi pekerja wanita studi pada PT. Jakarana Tama Tanjung Morawa Medan

25
Penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan izin keimigrasian menurut undang- undang RI No. 9 Tahun 1992 tentang keimigrasian

26
Implementasi surat ketetapan penghentian penuntutan perkara pidana (SKPPP/SKP3) (sudi kasus perkara Soeharto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan)

27
Pengaturan hukum internasional atas pemanfaatan tenaga nuklir dan dampak lingkungan yang mungkin ditimbulkannya

28
Upaya bank dalam menjaga keamanan rahasia bank sebagai wujud perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan (studi di PT.Bank Sumut Cabang USU Medan)

29
Sistem pengupahan pada pekerja/buruh tetap dan pekerja/buruh harian lepas ditinjau dari PERMENKERTRANS No. 17 Tahun 2005 tentang komponen pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak

30
Pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana penyeludupan (studi komparasi UU No. 10 Tahun 1995 dan UU No. 17 Tahun 2006)

31
Hubungan hukum antara penjamin dengan pihak pemberi kredit kepada usaha kecil menengah di Kota Medan

32
Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyeludupan pakaian bekas

33
Penanganan dan penegakkan hukum tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi di Indonesia (studi kasus l/c fiktif BNI 46)

34
Hubungan antara sistem pemilihan umum dengan jumlah kursi partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan

35
Fungsi lembaga penyanderaan dalam sistem penagihan pajak terhadap wajib pajak yang menunggak pajak

36
Pembayaran klaim asuransi pegawai negeri sipil kepada para ahli waris korban bencana alam tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam

37
Identifikasi status tanah TNI dalam Hukum Pertanahan Nasional

38
Perlindungan hukum terhadap pekerja anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

39
Tanggung jawab pelaku usaha terhadap masa tera ulang tabung LPG 3 KG sertifikasi SNI 2007:1452 berdasarkan undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

40
Mogok kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

41
Saksi Non Muslim dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto

42
Tinjauan yuridis delik pencabulan terhadap anak yang dilakukan oknum anggota polisi

43
Pengaruh pendidikan politik terhadap orientasi politik mahasiswa di Universitas Pancasakti Tegal

44
Penyederhanaan partai politik dalam konstelasi kenegaraan di Indonesia

45
Kajian mengenai tuntutan jaksa terhadap perkara pidana yang dikembalikan oleh jaksa di hubungkan dengan Pasal 110 ayat (4) kuhap tentang penyidikan dianggap selesai

46
Profesionalisme POLRI dalam penegakan hukum terhadap kendaraan yang melebihi tonage dihubungkan dengan pasal 54 Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan

47
Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga menurut undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga diwilayah kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur

48
Pertanggung jawaban pidana terhadap pengemudi angkutan dalam kecelakaan lalu lintas angkutan kota (studi kasus pn no. 52/pid.b/2005/pn. Jakarta Selatan)

49
Peranan penagihan pajak dengan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak reklame di Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan

50
Tinjauan yuridis terhadap pengawasan Hakim oleh komisi yudisial pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi atas UU No. 22 Tahun 2004

51
Eksistensi kebijakan daerah yang demkoratis dalam sistem pemerintahan yang bersih bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

52
Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana Phedofilia

53
Tinjauan tentang pencabutan keterangan terdakwa dalam persidangan dan implikasi yuridisnya terhadap kekuatan alat bukti

54
Peranan visum Et Repertum dalam pemeriksaan perkara pidana pada tahap penyidikan (studi di kepolisian resort kotamadya Malang)

55
Perlindungan hukum terhadap pekerja pada malam hari di Easy Minimarket Jogjakarta

56
Perjanjian kerjasama pembiayaan pekerjaan site akuisisi (sitac) PT. Excelcomindo Pratama tbk antara PT.Boer Properti Indonesia dengan PT. Laras Surya Mandiri

57
Pelaksanaan Pemberian Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang

58
Penentuan Pencipta Atas Lagu “23 Juli” dan Penyelesaian Sengketanya (Studi Kasus Sengketa Antara Pihak Thomas “Gigi” dan DJ. Riri melawan PT. Rapi Films)

59
Implementasi peraturan daerah kota Palu yang berorientasi bagi kepentingan masyarakat dalam menunjang otonomi daerah

60
Eksistensi kebijakan daerah yang demokratis dalam sistem pemerintahan yang bersih bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme

61
Tinjauan yuridis terhadap penahanan atas Aung San Suu Kyi oleh pemerintah Myanmar menurut International Covenant on Civil and Political Rights

62
Perubahan perjanjian kerja terhadap status pekerja waktu tertentu setelah kenaikan upah (studi kasus PT.Karya Bina Bersama)

63
Peranan penyidik dalam membantu penyelesaian tindak pidana narkoba (studi di Polres D.I Yogyakarta)

64
Peran DPR dalam pengangkatan duta besar RI setelah perubahan UUD 1945

65
Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sejak berlakunya keppres nomor 55 tahun 1993 di kabupaten daerah tingkat II Sleman

66
Pelaksanaan peraturan disiplin pegawai negeri sipil berdasarkan uu no. 43 tahun 1999 di kejaksaan negeri Semarang

67
Hukum pelindungan bagi pekerja/buruh pada Dinas Kebakaran Kota Mataram

68
Masalah perjanjian pengangkutan barang melalui kapal laut dengan mempergunakan sistem container pada PT. Djakarta Lloyd

69
Kegiatan usaha dalam bentuk persekongkolan yang tidak sehat bagi para pelaku usaha

70
Eksistensi grasi dalam perspektif hukum pidana

71
Analisa hukum asuransi kendaraan bermotor menurut kitab undang-undang hukum dagang

72
Kode sumber (source code) website sebagai alat bukti dalam tindak pidana terorisme di indonesia (studi kasus website anshar.net)




Category: 0 komentar